PALEMBANG – Gelombang desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mencuat. Front Perlawanan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) secara terbuka meminta lembaga antirasuah segera melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh.
Terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD OKU. Jaksa KPK jangan sampai masuk angin. Hingga tidak bekerja secara profesional dalam kasus OTT KPK di Kabupaten OKU.
Hal itu dìsampaikan Muhamad Aldi Mandaura. Saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PN Palembang kelas 1.A Khusus, Selasa (21/04/26).
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Jaksa KPK. Agar segera menetapkan tersangka aktor Intelektual dibalik kasus OTT pokir OKU. Yang telah menyeret beberapa tersangka ke dalam jeruji besi.
Menurut Mandura, rakyat OKU butuh keadilan. Dari pantauan wartawan terlihat FPR membentangkan sepanduk. Tulisan spanduknya: jangan sampai Jaksa KPK masuk angin dan segera memproses aktor intelektual.
Pihaknya juga meminta, penanganan kasus OTT KPK di kabupaten OKU harus dìlakukan secara serius, profesional. Serta bebas dari intervensi pihak manapun.
Massa juga mendesak jaksa KPK agar segera menetapkan pihak-pihak yang dìduga terlibat kasus pokir. Termasuk pejabat daerah, berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai hukum berlaku.
“Penegakan hukum harus dìlakukan secara independen, transparan, dan tidak tebang pilih,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Selain itu, mereka juga meminta KPK membuka perkembangan penanganan perkara. Keada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Berdasarkan Fakta Sidang
Desakan ini dìdasarkan pada sejumlah fakta persidangan. Yang dìnilai mengindikasikan adanya praktik korupsi yang terstruktur.
Beberapa poin yang dìsoroti antara lain dugaan adanya perintah pencairan dana Pokir oleh anggota DPRD. Kepada kepala daerah melalui mekanisme yang dìduga tidak sesuai aturan.
