Padahal kata dia, DPRD OKU mempunyai semangat yang sama dengan Pj Bupati terkait penataan dan bersih-bersih aset yang ada di OKU.
Dengan nada agak sedikit meninggi, Densi mempertanyakan apakah data mengenai aset daerah merupakan rahasia negara?
Sehingga BKAD seolah takut data tersebut dìserahkan ke DPRD.
“Kami rasa tidak. Ini bukanlah sebuah hal yang mengancam kedaulatan negara. Bukan alutsista atau barang berbahaya. Dan bukan bagian alat pertahanan negara. Kita perlu tahu karena ini dìpakai ASN yang memegang jabatan. Jadi tidak perlu dìrahasiakan,” selorohnya.
Oleh karena itu, DPRD OKU menganggap BKAD tidak kooperatif. BKAD tidak mempunyai niat yang baik dalam mendukung langkah atasannya (Pj Bupati,red) dalam penataan aset.
Dan dengan tegas Densi menyatakan bahwa DPRD OKU tersinggung dengan surat balasan yang dìsampaikan kepala BKAD OKU.
“Kami tersinggung dengan surat balasan yang dìsampaikan kepala BKAD OKU. Kalau mau bermitra dan kerjasama dengan baik, yuk sajikan datanya. Apakah lembaga DPRD ini dìanggap tidak lagi ada di OKU ini. Kalau memang tidak butuh, jangan lagi menginjakkan kaki di gedung ini. Ingat, kami adalah bagian anggota DPRD OKU sampai lima tahun kedepan,” cetus Densi berang.
Dukung Langkah Pj Bupati
MS Tito, anggota DPRD OKU lainnya, menyebut bahwa RDP ini merupakan respon dukungan dari DPRD OKU terkait dengan apa yang telah dìlakukan Pj Bupati OKU soal bersih bersih Randis.
“Kami turut mendorong. Dan kita tidak ingin ada tebang pilih. Ini kita jadikan pintu masuk, untuk membuka semua data mengenai randis di lingkungan Pemkab OKU,” ujar Tito.
Apa yang dìlaporkan AMPAD, itu menurutnya hanya sebagian kecil dari kemampuan yang mereka miliki.
“Kalau kita pakai instrumen yang kita punya, kita bisa buka semuanya. Yuk kita dukung program Pj Bupati yang sangat baik ini,” ujarnya.
Tito meminta kepada Sekda OKU untuk dapat mendatangkan BKAD ke DPRD sekaligus membawa data-datanya. Pihak inspektorat juga dìdorong untuk membantu.
“Kami jadi curiga kalau BKAD tidak mau datang. Intinya langkah bersih-bersih ini kita dukung. Ini sangat baik dan harus kita support. Kami minta Sekda memanggil BKAD,” pungkasnya.
Senada dìsampaikan pimpinan sementara DPRD OKU, Erlan Abidin. Bahwa RDP ini merupakan dorongan semangat pihaknya kepada Pj Bupati OKU untuk penataan dan bersih-bersih soal aset daerah.
“AMPAD ini mempertanyakan, dan sekarang kita panggil bersama pihak terkait. Tapi BKAD tidak hadir, ada apa? Ini jadi persoalan. Padahal Pj Bupati bersemangat bersih-bersih. Nah kita dukung, karena pintunya sudah dibuka. Jadi, kedepan kami minta hadirkan BKAD,” katanya.
Kabag Umum Tak Punya Data
Sementara itu, Kabag Umum Iis Wahyuningsih tak bisa banyak menjawab pertanyaan dari anggota DPRD OKU. Karena tugas mereka, kata Iis, hanya memelihara kendaraan.
Dalam RDP tersebut, IIs hanya fokus menjawab terkait mobil Ford Everst XLT 4×2 MT tahun 2006 yang menjadi laporan dari AMPAD.
“Untuk mobil Ford tadi, sudah kami jelaskan bahwa data pada kami tidak lengkap. Adapun data randis yang kami pelihara itu hanya sesuai dengan SK Sekda,” katanya.
Lebih lanjut dìsampaikan Iis, bahwa kegiatan rekonsiliasi aset posisinya ada di Keuangan. Jadi data penggunaan kendaraan dinas ada di pengurus barang.
“Kalau mau data yang valid ada di Bidang Aset (BPKAD). Keseluruhannya ada disana,” sebut Iis. (win/and)
