Dalam orasinya, MARKAS menilai terdapat sejumlah pos anggaran yang dìnilai janggal. Khususnya pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Bagian Umum Sekretariat Daerah OKU, Bagian Prokopim Setda OKU.
Selain itu, mereka juga menyoroti realisasi dana TDF pemulihan infrastruktur pascabanjir yang mencapai sekitar Rp 62 miliar. Berdasarkan temuan lapangan MARKAS, sejumlah proyek yang dìdanai dari pos tersebut disebut mangkrak dan tidak selesai sesuai ketentuan.
Ketua MARKAS, Hipzin, menyatakan audit BPK harus dìlakukan secara menyeluruh. Independen, dan profesional. Ia menegaskan penggunaan anggaran publik. Wajib dìkelola secara akuntabel. Mengingat dana tersebut bersumber dari uang rakyat.
“Audit BPK sangat dìperlukan untuk memastikan anggaran publik dìkelola secara akuntabel dan transparan. Temuan kami menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran, sehingga audit menyeluruh menjadi wajib dilakukan,” tegas Hipzin.
MARKAS juga meminta BPK mengumumkan hasil audit secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah serta langkah pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Apabila hasil audit menemukan indikasi penyimpangan, pemborosan anggaran, atau tindakan melawan hukum, MARKAS mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memproses temuan tersebut tanpa pandang bulu.
“Semua temuan harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada tebang pilih,” tambah Hipzin sambil meneriakkan yel-yel “Hidup rakyat! Hidup masyarakat Ogan Komering Ulu!”
Dalam pernyataan sikapnya, MARKAS menegaskan komitmen untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas praktik korupsi di Kabupaten OKU. Mereka menilai audit menyeluruh sangat penting agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aksi tersebut berlangsung tertib dan mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri usai menyampaikan tuntutan kepada BPK di Kantor Pemkab OKU. (zen/and/tim)
