BATURAJA – Penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dìduga ada campur tangan kekuatan ‘besar’.
Dìduga ada pejabat negara yang intervensi. Dugaan adanya campur tangan elit ini dìungkap Novriyadi Andista, salah seorang aktivis di Sumatera Selatan (Sumsel).
Menurut dia, bahwa sesaat sebelum adanya pemeriksaan Bupati OKU oleh tim KPK di Mapolres OKU (22/3). Banyak sekali orang yang menghubunginya untuk berupaya meredam pergerakan Front Perlawanan Rakyat (FPR) di depan gedung KPK.
“Salah satunya ada aktivis Sumbagsel yang mengklaim dìutus oleh salah satu Menteri di kabinetnya Presiden Prabowo. Untuk meminta agar menunda segala aktivitas aksi demonstrasi yang memantik reaksi KPK,” beber Novri kepada portal ini, Senin (24/03/25) malam.
Kaitan itu, dìrinya mengaku telah melaporkan salah satu Menteri di kabinet merah putih itu, kepada Presiden Prabowo Subianto. Terkait adanya upaya melemahkan gerakan para aktivis FPR.
Novri juga meminta agar Presiden Prabowo bisa mengevaluasi Menteri di kabinetnya agar tidak terlibat cawe-cawe dalam kasus tindak pidana korupsi di OKU ini.
“Biarkan KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kita minta agar Pak Presiden mengevaluasi salah satu Menteri yang kami laporkan agar tidak ikut campur dalam pengembangan kasus OTT KPK tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, bahwa kawan-kawan FPR yang sedang berjuang dan bersuara di Gedung KPK beberapa hari terakhir adalah kolega-koleganya.
Mereka sedang memperjuangkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).
“Saya juga mengajak kepada seluruh kekuatan aktivis mahasiswa se-Sumsel agar mengawal pengembangan kasus OTT KPK di OKU,” demikian Novri.
