Dìketahui, bahwa dalam kasus OTT di OKU, patut dìduga bukan hanya segelintir orang saja yang terlibat. Termasuk sejumlah pihak pemangku kepentingan di lingkungan DPRD hingga Pemerintah Daerah.
KPK sejauh ini sudah menetapkan 6 orang tersangka kasus OTT suap dan fee 9 proyek. Dìmana uang fee itu adalah pemotongan anggaran proyek yang dìminta oleh oknum anggota DPRD kepada Kadin PUPR OKU menjelang Lebaran.
Tak Mungkin Kerja Sendiri
Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menduga ada keterlibatan sejumlah pihak pemangku kepentingan di lingkungan DPRD dan pemerintahan.
Ia menyatakan, mustahil apabila hanya segelintir orang saja yang terlibat dalam korupsi di pemerintah Kabupaten OKU.
“Kepala Dinas PUPR tidak akan bergerak sendiri tanpa perintah atau paling tidak persetujuan atasan yaitu bupati,” ujarnya.
Hal senada dìsampaikan Ketua Riset LBH-AP Muhammadiyah, Gufroni. “Kami menduga masih ada pejabat yang diduga terlibat dalam konspirasi jahat pembagian fee proyek APBD di kabupaten OKU tersebut,” cetusnya.
Oleh karena itu, dia berharap jangan ada pihak yang coba-coba mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK terkait kasus itu.
“Kami meminta dalam kasus ini, jangan ada intervensi dari pihak atau Lembaga lain. Untuk mengaburkan kasus ini, sehingga hanya enam orang itu saja yang dìtetapkan tersangka oleh KPK. Siapapun yang terlibat harus dìusut. Dan saya kira kasus ini terang benderang. Bisa saja ada dugaan keterlibatan Pj Bupati dan Bupati saat ini,” tandasnya. (ep/net)
