Di sisi lain, Herman Deru menyinggung soal kendaraan operasional angkutan tambang. Yang menggunakan pelat dari luar Sumsel. Ia mengimbau agar perusahaan mengganti ke plat BG agar pajaknya kembali ke daerah.
“Banyak kendaraan tambang yang tidak layak dan bukan plat Sumsel. Padahal kita sudah beri insentif balik nama. Ini merugikan daerah,” katanya.
Wagub
Wakil Gubernur H. Cik Ujang menambahkan, pemerintah akan mendorong pembuatan jalan khusus tambang. Dan penambahan kapasitas angkutan kereta untuk mengatasi persoalan lalu lintas dan kerusakan jalan.
“Jalan khusus bukan sekadar solusi teknis, tapi juga langkah meredam potensi konflik sosial. Jangan tunggu masyarakat bergerak karena terlalu lama dìbiarkan,” tegasnya.
Ia menekankan, sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci utama. Agar pembangunan sektor pertambangan dan energi berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
Gubernur pun menutup Rakor dengan harapan. Agar seluruh masukan dalam dìskusi tersebut dìjadikan dasar untuk merumuskan kebijakan konkret ke depan. (hum/ril)
