Atas laporan yang tersebut, Hipzin meminta Bawaslu memeriksa oknum-oknum ini. Kemudian, berani memberi tindakan kepada terduga oknum yang dengan sengaja mengikuti politik praktis. Atau yang melanggar netralitas ASN dalam pemilu tahun 2024 ini.
“Kami tantang Bawaslu untuk punya keberanian menegakkan aturan. Dan tidak tebang pilih. Ingat!! Bawaslu harus punya integritas yang tinggi dan tidak boleh berpihak, apalagi menegakkan aturan hanya dengan melihat siapa calonnya. Kita berharap Pilkada ini dapat berjalan sehat, jurdil dan bermartabat,” tandasnya.
Pantauan wartawan di lapangan, yang menerima laporan BP2SS adalah staf Bawaslu OKU Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, M Rizky Apansyah SH. Laporan tersebut masuk ke link SIGAPLapor.
BP2SS tidak akan main-main dalam mengusut ketidaknetralan oknum pejabat ASN di Pilkada OKU 2024 ini. Bahkan BP2SS berencana akan menembuskan laporan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan lembaga berwenang lainnya.
“Jangan coba-coba Bawaslu bermain-main terhadap penegakan aturan Pilkada. Langkah kita ini serius dan kami akan laporkan oknum ASN ini ke KASN,” tegas Hipzin.
Sementara itu, Ketua dan Komisioner Bawaslu OKU, belum dapat dimintai komentarnya mengenai laporan BP2SS tersebut. Karena para komisioner sedang rapat. (ep/and)
