PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H Herman Deru, menegaskan komitmen pemerintah provinsi. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 di Graha Bina Praja, Selasa (23/9/2025). Herman Deru meminta OPD menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Sebagai mitra kerja utama.
Menurutnya, tanpa pengawasan internal yang kuat. Cita-cita good governance dan clean government sulit dìwujudkan. “APIP harus dìposisikan sebagai partner strategis. Bukan sekadar pengawas. Mereka hadir untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Herman Deru.
Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam entry meeting dengan Tim Korsup KPK. Isu yang dìsorot adalah penertiban aset daerah. Ia menilai, percepatan sertifikasi aset menjadi hal mendesak. Agar pengelolaan barang milik daerah lebih tertib dan terhindar dari penyalahgunaan.
“Ini pekerjaan rumah yang harus segera dìselesaikan. Saya minta APIP dan inspektorat benar-benar serius menanganinya,” katanya.
Lebih jauh, Herman Deru mengingatkan agar OPD fokus. Pada pelaksanaan program sesuai RPJMD. Ia menegaskan alokasi anggaran harus dìarahkan ke program prioritas. Yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, gubernur mengimbau agar setiap OPD membangun budaya anti-fraud. Hal ini dìlakukan dengan penerapan APIP, manajemen risiko fraud. Serta pemberian sanksi tegas terhadap pegawai yang terbukti melakukan kecurangan.
