JAKARTA – Jika sehari sebelumnya FPR melakukan aksi di depan Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Menyuarakan agar KPK jangan sampai masuk angin. Dan segera menetapkan tersangka aktor intelektual terkait uang Fee Pokir DPRD OKU.
Rabu (22/04/26) FPR kembali menggelar aksi unjukrasa. Sekarang giliran Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Tuntutannya tidak jauh berbeda seperti aksi sebelumnya.
Kali ni, Front Perlawanan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) secara tegas meminta lembaga antirasuah. Untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD OKU hingga ke aktor intelektualnya.
FPR menilai, penanganan perkara yang telah bergulir di persidangan selama hampir satu tahun. Namun belum juga menyentuh aktor utamanya. Padahal sudah banyak fakta persidangan yang mengarah kesana.
Mereka mendesak KPK untuk tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan. Tetapi juga menetapkan pihak-pihak yang dìduga memiliki peran strategis. Termasuk pejabat daerah, sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup.
“Penegakan hukum harus dìlakukan secara profesional. Juga independen, transparan, dan tanpa tebang pilih,” demikian bunyi salah satu poin pernyataan sikap FPR.
Buka ke Publik
Selain itu, Front Perlawanan Rakyat juga mendorong KPK membuka perkembangan perkara kepada publik. Sebagai bentuk akuntabilitas. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
Dalam kesempatan itu, pihak FPR memaparkan sejumlah fakta persidangan. Soalnya itu yang dìanggap mengindikasikan adanya praktik korupsi terstruktur.
