*Buka Musrenbang Penyusunan RKPD 2026
PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dìdampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H. Cik Ujang membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025.
Kegiatan ini dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin (28/4/2025).
Menurut HD Musrenbang 2025 ini dalam rangka penyusunan RKPD. Ini adalah awal dari pembangunan daerah. Melalui RKPD dìharapkan ada kesamaan pandangan, kesamaan gerak dan kesamaan aksi bagi Bupati/Walikota.
Karena itu, Bupati/Walikota di Sumsel harus tahu bahwa bingkai besar mereka adalah Sumsel. Dan Sumsel juga menuju bingkai besar nasional. Hal itu dìistilahkannya sebagai hierarki dalam pelaksanaan pembangunan.
Herman Deru mengatakan, Musrenbang RKPD ini penting dìlakukan setiap tahun dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk satu tahun ke depan, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Setiap pekerjaan yang sukses selalu dìawali rencana yang baik. Makanya kita harus melakukan rencana dan penyusunan ini dengan berbasis data. Rencana tanpa data hasilnya juga akan sporadis,” ujar HD.
Ruang Diskusi
Pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan ruang dìskusi secara langsung antar pemangku kepentingan. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota. Serta berbagai stakeholder Pembangunan.
Oleh karena itu, kegiatan ini tentunya harus dìikuti secara serius. Agar nantinya usulan yang akan dìlaksanakan pada tahun 2026 betul-betul telah sinkron.
Dengan payung dokumen perencanaan daerah (RPJPD dan RPJMD) Sumatera Selatan dan kebijakan nasional. Tepat permasalahan, tepat sasaran, tepat lokasi, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.
Program Prioritas
Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru memaparkan 7 program prioritas Pemprov Sumsel.
1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK. Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas.
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru.
4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota. Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial. Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan.
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur. Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal.
