Gubernur menilai, persoalan hukum di desa seharusnya tidak langsung dìbawa ke ranah pengadilan. Melalui Posbankum, kasus-kasus ringan bisa dìselesaikan dengan pendekatan musyawarah.
Gubernur pun mendorong kepala desa untuk lebih aktif. Dalam peran koordinatifnya, termasuk menghadirkan narasumber dari akademisi. Atau praktisi hukum untuk memberi pencerahan kepada masyarakat.
“Saya selalu ingatkan, masalah kecil jangan dìbiarkan. Kalau tidak, bisa jadi besar dan merugikan banyak pihak,” tegasnya.
Menekan Perselisihan
Herman Deru meyakini bahwa keberadaan Posbankum akan menekan tingkat perselisihan di masyarakat. Dengan begitu, desa bisa lebih fokus pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
“Kalau sengketa berkurang, otomatis pembangunan lebih lancar. Desa maju bukan hanya karena infrastrukturnya. Tapi juga karena warganya sadar hukum,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumsel. Dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat hingga ke tingkat desa. (hum/ril)
