Dìkatakan Mendagri, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) ada 15 daerah yang sudah selesai. Yang telah mengajukan usul pengesahan pengangkatan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 ke Kemendagri per tanggal 9 Maret 2025.
“Pelantikan nantinya untuk yang tingkat provinsi oleh Presiden, sedangkan untuk Bupati/Walikota dìlantik oleh Gubernur masing-masing. Untuk 15 daerah ini sudah selesai dan tinggal dìlantik saja,” tambahnya.
Gelar PSU
Selain itu lanjut Mendagri, ada 24 daerah yang akan menggelar PSU. Dua (2) Pilkada dìmenangkan kotak kosong yakni kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka.
“Untuk PSU seluruhnya ada 14 daerah. Dengan rincian 1 provinsi yakni Papua, 11 kabupaten diantaranya kabupaten Empat Lawang. Dan 2 kota yaitu Banjarbaru dan kota Palopo. 10 daerah PSU sebagian terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota,” tegasnya.
Tito menekankan, sebagai langkah pencegahan PSU untuk kembali memastikan ketersediaan anggaran, serta menggiatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan. Pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon berakhir pada 1 hari sebelum dìmulainya masa tenang PSU.
Pelaksanaan kampanye dapat dìlakukan oleh pasangan calon mempedomani ketentuan. Yang dìmuat dalam pertimbangan hukum putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan masing-masing. Serta tidak melaksanakan metode kampanye.
“Untuk 7 daerah dengan durasi waktu tindak lanjut putusan MK masa kampanyenya selama 7 hari,” tandasnya. (hum/ril)
