JAKARTA – Front Perlawanan Rakyat (FPR) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (19/03/35).
Mereka menyatakan dukungan penuh kepada KPK. Dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Bahkan mereka meminta kepada penyidik KPK. Untuk terus mengembangkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dìlakukan pada Sabtu (15/03/25) lalu dan mengusut aktor intelektualnya.
Di kesempatan tersebut, M Aldy Mandaura dan Zikrullah, membeberkan informasi yang cukup mencengangkan. Soal permufakatan jahat yang terjadi di lingkungan Pemkab OKU.
Pertama, terhadap TM, MB dan IAS dìduga telah bermufakat jahat bersama dengan 19 anggota DPRD OKU. Ke-19 anggota dewan ini patut dìduga telah menerima uang pada saat pembahasan APBD OKU tahun 2025, yang dìpimpin secara aktif oleh saudara PAW.
”Dan setidak-tidaknya, 19 anggota DPRD OKU telah menerima down payment (DP) atas dana pokok pikiran (pokir) tersebut. Yakni melalui beberapa anggota DPRD OKU, baik yang telah tertangkap maupun yang belum,” ujar mereka.
Dugaan Jual Beli Jabatan
Kedua, terkait jual beli jabatan terdapat nama-nama ASN dengan minimal 15 orang telah memberikan sejumlah uang untuk jabatan dan fungsional. Dugaan uang tersebut mengalir ke Bupati OKU dengan jumlah akumulasi yang mencapai miliaran rupiah.
Ketiga, terkait aliran dana Treasury Deposit Facility (TDF) di Kabupaten OKU, TM dan IAS dìduga telah menerima uang dari proyek. Dimana dìsaat situasi OKU tertimpa banjir bandang terdapat praktik jual beli 15 proyek besar dengan nama kontraktor AT alias ANANG. Dan yang bersangkutan sangat dekat dengan TM dan mantan pejabat YM.
Keempat, terkait pungutan terhadap OPD di lingkungan Pemkab OKU setidaknya dìduga telah terjadi pungutan pada saat menjelang pilkada untuk TM dan MB paling kecil senilai Rp30 juta setiap OPD.
Kelima, terkait bagian umum Setda OKU pada APBD 2023, 2024 dan 2025 dìduga telah terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Mulai dari kegiatan rehabilitasi rumah dinas bupati sampai dengan makan minum kepala daerah secara langsung oleh inisial ZK.
