Aktivis muda ini menilai kasus Komariah bisa jadi hanya puncak gunung es. Dari bobroknya sistem di lingkungan pendidikan daerah.
“Jangan-jangan masih banyak ‘Komariah-Komariah’ lain yang belum berani bersuara. Dari 3.068 PPPK yang baru dìlantik, bisa saja ada banyak yang nasibnya serupa tapi memilih diam,” ujarnya.
Sebagai putra daerah Ranau, Ando mengingatkan. Bahwa masyarakat Sumsel sejak dulu hidup damai tanpa sekat suku dan etnis.
“Kita pernah dìpimpin Ramli Hasan Basri. Juga keturunan Ranau, dan tak pernah ada gesekan. Jadi kalau sekarang ada unsur SARA di sekolah, itu kemunduran. Kita tidak boleh diam,” tuturnya lantang.
Menutup pernyataannya, Orniando memastikan akan membawa kasus ini ke DPRD OKU.
“Saya akan bicara langsung dengan Ketua DPRD. Ini bukan sekadar urusan satu sekolah. Ini soal martabat pendidikan dan kemanusiaan. DPRD harus turun tangan agar semuanya terang benderang dan tidak melebar ke arah yang lebih sensitif,” pungkasnya.
Pecat Kepsek
Sebelumnya, aksi damai IPR di depan Kantor Disdik OKU menuntut pemecatan Kepala Sekolah. Dan Kepala TU SMPN 19 OKU yang dìduga terlibat pungli, intimidasi. Serta pelecehan etnis terhadap Komariah. Massa juga menuntut permintaan maaf terbuka dari kedua oknum tersebut.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian, sementara pihak Disdik OKU berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional. (and/ep)
