Dugaan keterlibatan orang nomor 1 di OKU inipun dìsebut-sebut setelah lembaga antirasuah ini membeberkan alur kasus tersebut dalam konferensi pers Minggu, 16 Maret 2025.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa dalam konstruksi perkara yang dìusut. Ada 9 Proyek di Dinas PUPR OKU senilai Rp35 Miliar dìduga menjadi lahan bancakan. Dengan skema suap yang melibatkan Kadin PUPR, anggota DPRD, hingga pihak swasta.
Bahkan, dìsebutkan bahwa ada komitmen fee sebesar 20 persen dari total nilai proyek untuk pihak legislatif. Dan 2 persen untuk Dinas PUPR.
Sebelum terjadi OTT KPK, tepatnya sebelum pencairan uang muka dan saat dewan menagih janji. Sempat ada pertemuan antara Nop, Kepala Dinas PUPR, Anggota DPRD OKU (Fj, MFR dan UH), Kepala BPKAD dan Pejabat Bupati OKU.
Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, pertemuan itu terjadi sebelum proses pencairan uang muka itu. Atau tepatnya pada saat UH, FJ, dan MFR menagih fee proyek kepada Nop.
Sementara itu, hingga saat ini, Bupati OKU Teddy Meilwansyah masih menjadi sorotan publik. Ia sempat dìsebut sebagai target dalam giat OTT KPK sebelumnya, namun belum ada perkembangan terbaru.
Tim penyidik KPK masih terus mendalami peran berbagai pihak dalam kasus ini. Dengan adanya penggeledahan terbaru dan pemeriksaan terhadap tiga pejabat PUPR OKU, besar kemungkinan akan ada perkembangan baru dalam perkara yang mengguncang pemerintahan daerah ini.
KPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan penetapan tersangka baru dari hasil penggeledahan hari ini. Namun, publik menanti apakah ada pejabat lain yang menjadi tersangka. (ep/and)
