Tak hanya itu, laporan Panitia Khusus (Pansus II) DPRD OKU juga memperkuat dugaan adanya kejanggalan. Dalam pengawasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKU Tahun 2024.
Pansus menemukan bahwa realisasi fisik pembangunan hanya sekitar 60 persen. Meski bobot progres akhir tercatat 82,75 persen dan pencairan anggaran telah mencapai 70 persen.
“Modus yang kami duga dìlakukan adalah manipulasi data. Dan laporan pertanggungjawaban,” ujar Hipzin dalam keterangannya Jumat (17/04/2026) di Baturaja.
MARKAS juga menyebut dua pihak sebagai terlapor dalam kasus ini. Yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RA. Lalu pihak kontraktor Ahmad Toha alias Anang, yang kini sedang menjalani vonis hukuman 1 tahun 10 bulan kasus OTT proyek pokir oleh KPK.
Hingga berita ini dìturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polres OKU. Maupun pihak-pihak yang dìlporkan terkait dugaan tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap proyek infrastruktur daerah OKU. Khususnya yang menggunakan dana penanggulangan bencana. Yang seharusnya menjadi prioritas untuk kepentingan masyarakat. (ril/and)
