“Ada tidak tertempel nama pasangan calon? Jangan salah, saya tidak pernah menyerahkan ke Desa, mobil itu saya serahkan untuk Kepala Puskesmas dan untuk jejaring-jejaring kita (Pustu dan Poskesdes),” kilahnya.
Yang pasti, kata Dedy, ambulans itu untuk dìtempatkan di Puskesmas dan jejaringnya.
Sehingga siapapun yang membutuhkan tanpa melihat siapa orangnya, silakan dìpakai.
Tapi kenyataannya mobil itu standby di sebelah rumah Kades? Dìsoal mobil itu ada dìsana, Dedy mengaku kurang tahu persis.
“Mungkin ada orang yang meminjam untuk kepentingan merujuk yang sakit. Intinya soal itu aku kurang paham. Namanya di lapangan, dak mungkin saya pantau tiap hari. Tapi kalau memang ada dìtemukan keanehan, akan saya tegur nanti. Tidak boleh plat merah itu untuk membantu kegiatan- kegiatan yang diluar fungsinya,” ujar dia.
Sekali lagi Dedy menegaskan, bahwa dìrinya tidak pernah memberi fasilitas ke paslon. Mobil itu dia berikan kepada Kepala Puskes.
“Ini permintaan kepala Puskes ke Kadin, mengingat lima desa di wilayah itu termasuk Sukaraja agak terisolir dari kita. Sehingga membutuhkan satu buah ambulans. Dak ada kaitannya kesana (politik,red),” tandasnya.
Terpisah, aktivis BP2SS, Hipzin, lantang bersuara bahwa Paslon dìlarang menggunakan fasilitas negara.
Sebab itu melanggar ketentuan pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) peraturan KPU nomor 13 tahun 2024.
Tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
“Berpolitiklah dengan sehat, jangan sampai politik itu dìjadikan alat pembodohan terhadap masyarakat. Kalau ini benar terjadi, apakah tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah Masyarakat. Kita tahu di OKU ini banyak desa-desa terpencil yang selama ini sangat membutuhkan ambulan,” cetusnya.
Bisa jadi, sambung Hifzin, dalam waktu dekat, puluhan desa-desa lain akan mendatangi Dinkes OKU untuk meminta bantuan mobil ambulans. (ep/and)
