PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Sejak beberapa tahun terakhir.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, menyampaikan sertifikat Opini WTP. Dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Rabu (4/6/2025).
Dengan agenda tunggal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov Sumsel.
“Alhamdulillah hari ini kita menerima LHP BPK. Atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024. Yang kembali meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya. Terima kasih atas capaian ini. Ini adalah hasil kerja seluruh perangkat. Termasuk dukungan dari legislatif,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam sambutannya.
Herman Deru menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif jajaran Pemprov Sumsel. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Tetapi menjadi simbol kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Komitmen Sumsel Lebih Maju
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang berkomitmen menjadikan Sumsel lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
“Laporan keuangan ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan yang baik. Adalah fondasi penting untuk mendukung program-program strategis. Seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, dan pelayanan publik yang berkualitas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sumsel selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.
