“Pemda harus bergerak cepat,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Selain itu, lanjut Tito, K/L/ Pemda menurutnya juga perlu melakukan analisis dan simulasi. Serta segera melakukan rapat internal dengan instansi yang mengurusi masalah kepegawaian. Agar timeline waktu yang telah dìtentukan untuk pengangkatan paling lambat untuk CPNS Juni dan CPPPK Oktober 2025 bisa tepat waktu.
MenPAN RB
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini dalam kesempatan itu menyampaikan sesuai arahan Presiden. Pemerintah dalam hal ini MenPAN-RB melakukan percepatan pengangkatan.
Percepatan pengangkatan CPNS dìtargetkan selesai paling lambat Juni 2025, sedangkan CPPPK seluruhnya selesai paling lambat Oktober 2025 dengan tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing Pemda, K/L/ Pemda.
Lebih jauh dikatakannya K/L/Pemda perlu segera melakukan analisis dan simulasi agar dapat memenuhi persyaratan dan menyesuaikan proses pengangkatan dengan jadwal baru.
“Presiden menekankan pentingnya menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN, serta menegaskan bahwa kebijakan afirmasi dalam penerimaan PPPK 2024 adalah yang terakhir. Sehingga kedepan pengangkatan ASN dilakukan melalui rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Hadir mendampingi Sekda Sumsel yakni Kepala BKD Sumsel, H. Ismail Fahmi, S.IP. M.Si, Kepala Biro Hukum Setda Sumsel, Dedi Harapan, SE. SH. M.Si dan Kepala BPKAD Sumsel Yossi Hervandi, SE. MM. (hum/ril)
