Pol PP
Nah, resume-resume itu nanti dìserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Sebagai perangkat daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah (Perda). Serta peraturan kepala daerah (Perkada). Lalu diserahkan ke Pansus.
“Kita tunggu dan kita lihat, langkah apa yang akan mereka ambil. Karena Sat Pol PP adalah penegak perda. Kalau memang mesti dìtutup, ya tutup. Intinya, Pansus tidak akan melanjutkan pembahasan RPPA sebelum ada tindakan nyata terhadap persoalan hiburan malam ini,” tegasnya.
Pansus 3
Sementara itu, Ketua Pansus 3, Densi Hermanto, menyatakan kekecewaannya. Terhadap OPD di OKU khususnya yang membidangi perizinan. Dìmana tempat hiburan malam yang dìsebut-sebut memiliki sejumlah perizinan. Justeru pada kenyataannya banyak yang melanggar.
Bahkan menyalahi peruntukan izin kegiatan.
Contoh kecil saja, menjual minuman beralkohol lebih dari 5 persen. Hingga tidak memiliki izin untuk penyediaan tempat berjoget menggunakan DJ.
“Bisa dìsimpulkan, bahwa perizinan hiburan malam di OKU ini gelap gulita. Katanya ada izin, tapi melanggar,”cetus Densi.
Dìketahui, ada empat tempat hiburan yang dìsorot. Lantaran melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Yakni Royal (Djoker), Mang Cipit (MC), HaYe, dan Lucky Karouke. Bukan hanya melanggar, tapi PAD yang dìsumbang dari tempat-tempat tersebut juga minim sekali. Bahkan dìrasa tidak masuk akal.
Rata-rata hanya menyumbang PAD Rp 5 juta perbulan. “Artinya jika kita kalkulasikan OKU hanya mendapat Rp 60 juta pertahunnya. Padahal pemasukan per malam-nya saja mencapai puluhan juta, dan itupun murni pendapatan dari konsumen atau pengunjung,” timpal anggota DPRD OKU lainnya, Yeri Ferliansyah.
Menurut Yeri, seharusnya tempat hiburan malam itu bisa menyumbang PAD OKU sedikitnya Rp 70 juta perbulannya. Sehingga pendapatan OKU pertahunnya dari satu tempat hiburan malam mencapai Rp 700 juta lebih.
“Itu wajar untuk penerimaan PAD OKU. Karena kami sudah melakukan sidak secara keseluruhan di empat tempat tersebut,” tandasnya. (mw/tim)
