*Serahkan DIPA dan TKD Anggaran 2025 kepada Kepala Daerah
PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi SH MSE mendorong para Bupati dan Walikota se Sumsel untuk segera merealisasikan Dana Desa (DD) untuk kesejahteraan masyarakat.
Demikian kata Elen saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Griya Agung Palembang, Kamis (12/12/2024).
“Hari ini kita sudah menyaksikan penyerahan DIPA baik terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Alhamdulilah tahun ini naik sekitar 1,7 triliun dan penyerahan DIPA KL instansi,” katanya.
Elen berharap di awal Januari 2025, pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN melalui transfer ke daerah (TKD) bisa terlaksana. Seperti harapan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto untuk bisa langsung menjalankan program dana desa.
“Kita sudah beri himbauan Bupati/Walikota segera di 1 Januari penggunaan dana desa bisa berjalan sehingga itu mendorong di masyarakat desa dan itu bisa membantu perekonomian kita dengan baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut Elen mengingatkan kepada Bupati/Walikota dan kepala Instansi vertikal di Sumsel maupun secara nasional masih banyak tantangan ke depan. Karena itu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global yang berpengaruh terhadap APBN termasuk APBD.
“Bupati/Walikota saya mengajak untuk berpikir kreatif bagaimana menciptakan kemandirian fiscal. Ketergantungan kepada TKD semakin berkurang dengan semakin meningkatkan PAD-nya. Catatan Kemendagri Sumsel ini ada papan tengah, artinya porsi TKD-nya dengan porsi PAD-nya berimbang. Walaupun lebih sedikitnya banyak TKD-nya,” tambahnya.
Tingkatkan PAD
Elen juga mengharapkan kedepan PAD yang lebih banyak. Kalau PAD-nya lebih, dirinya yakin ketergantungan terhadap situasi global tidak akan banyak terpengaruh. Sehingga lebih banyak program yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan adalah pastikan setiap rupiah yang melalui APBN dan APBD itu memberikan dampak kepada masyarakat. Artinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Kepala BPKP Sumsel, lanjut Pj Gubernur secara khusus agar dapat memberikan pendampingan bagi para satuan kerja di Sumsel. Guna memastikan program yang berjalan bisa berdampak kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
