PALEMBANG – Rakernas Perhiptani, 13 hingga 15 Juli di Asrama Haji Palembang menghasilkan 10 rekomendasi (sementara).
Kesepuluh rekomendasi ini akan dìsempurnakan di DPP Perhiptani lagi. Sebelum dìajukan ke Kementerian Pertanian RI.
Demikian dìsampaikan Wakil Ketua I DPP Perhiptani, Nazarudin yang juga Ketua Panitia Rakernas.
Apalagi, saat perumusan rekomendasi banyak sekali masukan dari para peserta Rakernas.
Terutama menyangkut masib para penyuluh pasca dìtarik sebagai pegawai pusat (kementerian pertanian). Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025.
Tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan nasional. Dan semua penyuluh status kepegawaiannya dìtarik ke pusat.
Sebagian besar peserta mempertanyakan soal kesejahteraan dan tupoksi. Soalnya saat ini penyuluh pertanian dalam bekerja terbebani oleh berbagai laporan.
“Banyak waktu tersita oleh laporan-laporan. Semuanya via aplikasi. Apalagi soal laporan HET pupuk. Ini yang jadi masalah. Bahkan ada teman kita yang terjerat kasus hukum gara-gara pupuk ini,” ujar salah seorang penyuluh dalam sesi diskusi.
Selain tupoksi para penyuluh juga meminta kejelasan soal kelembagaan pasca dìtarik sebagai pegawai pusat. Termasuk soal status penyuluh honor lainnya.
Ada juga yang meminta kejelasan soal bagaimana dengan penyuluh kontrak yang pendidikan SMA. Sedangkan di aturan terbaru pendidikan minimal D3.
Belum lagi hal-hal lain yang menurut peserta Rakernas pemerintah pusat (kementerian pertanian) harus tahu. Terutama permasalahan teknis kerja penyuluh di lapangan.
“Semua masukan dan keluhan akan kita tampung. Akan kita masukan ke rumusan rekomendasi. Rumusan ini baru bersifat sementara dan akan kita sempurnakan dan kita lengkapi,” tegas Nazarudin.
10 Rumusan Sementara
1. DPP PERHIPTANI sebagai mitra kerja Pemerintah mendukung sepenuhnya upaya percepatan pencapaian swasembada pangan. Dalam kurun waktu 1-2 tahun kedepan. Melalui program seperti intensifikasi : Peningkatan IP, dan ekstensifikasi semisal pencetakan sawah rakyat. optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi
