BATURAJA – Aksi mimbar bebas sebagai bentuk protes dari Fron Perlawanan Rakyat (FPR) terus berlangsung. Kali ini mereka menggelar aksi di depan Kantor Perusda Air Minum Tirta Raja (PDAM), Jumat (12/9/2025).
Bersama Aliansi Parlemen Jalanan, mereka menyampaikan tuntutan yang sama. Yakni cabut penetapan kenaikan tarif PDAM dan kembalikan seperti semula.
Aksi ini dìmulai Jumat siang dìbawah pengawalan personil pihak Kepolisian Resort OKU. Papan petisi terpampang di pinggir jalan, sembari mereka menyampaikan orasi secara bergiliran.
Menurut mereka kebijakan ini sudah berjalan lebih dari satu tahun tanpa kajian publik, dan hanya bermodal selembar SK Bupati. Keputusan sepihak inilah yang menjadi sumber amarah warga.
Massa aksi menuding pemerintah daerah tidak hanya gagal berpihak pada rakyat. Tetapi juga tega menambah beban hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Marino, salah satu orator aksi, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk penghianatan terhadap kepercayaan rakyat.
“Kenaikan tarif PDAM ini bukan sekadar angka. Tapi simbol keserakahan pemerintah. Kami menolak tegas! Jangan pernah berpikir uang rakyat bisa seenaknya dìmainkan. Aksi ini adalah tanda rakyat melawan. Dan kami tidak akan berhenti sebelum tarif kembali normal,” tegasnya.
Sementara itu, Refi menambahkan. Bahwa keputusan ini cacat hukum dan harus dìpertanggung jawabkan.
“Kebijakan ini jelas tidak sesuai regulasi. Kenaikan tarif dìlakukan tanpa sosialisasi. Hanya berdasar SK bupati. Kami mendesak DPRD segera menggelar RDP dan menghadirkan bupati,” ungkap Refi.
Kemudian, janji Dìrektur PDAM akan mendatangkan investor pun hanya omong kosong. Jangan anggap ini ancaman—ini kritik keras.
“Kami mengajak masyarakat OKU bangkit. Jangan biarkan pemerintah semena-mena membuat aturan yang menyiksa rakyat,” ujarnya lantang.
Sedangkan orator lainnya, Mandaura, menyoroti dampak nyata dari kebijakan kejam tersebut.
“Jangan hanya berdalih aturan. Fakta di lapangan, per Juli sudah ada lebih dari 6.000 pelanggan dìputus sambungan airnya. Apa ini bukan bukti kezaliman? Kenaikan tarif ini jelas tidak manusiawi. Bagaimana rakyat mau hidup layak kalau kebutuhan dasar seperti air pun dibuat jadi beban,” kecamnya.
