“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota. Dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan”.
Terdapat 12 program strategis Sumsel Maju Terus Untuk Semua. Dinas PU BMTR Sumsel menunjang program strategis pertama yaitu “Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat” dan program ke-5 yakni “Infrastruktur Tuntas Merata”.
“Infrastruktur tersebut dìlaksanakan antara lain dengan, mempertahankan Sumsel pada kategori jalan rusak terendah di Indonesia. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam wilayah dalam keadaan mantap. Melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan kota melalui Bangubsus,” ujar Edward.
RKPD 2026
Sedangkan arah kebijakan Sumsel mengacu pada RKPD tahun anggaran 2026 dengan tema pembangunan 2026.
Yaitu “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”.
Dinas PU BMTR Sumsel menunjang salah satu isu strategis RKPD 2026 yaitu infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar belum optimal serta prioritas daerah ke-4.
Yaitu “Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan”.
Oleh sebab itu, Dinas PU BMTR Sumsel sebagai OPD pendukung dalam pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang konektivitas antar wilayah.
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering ada kendala teknis di lapangan. Terutama permasalahan lahan di mana suatu kegiatan sudah teranggarkan sesuai dengan usulan kabupaten/kota tetapi ternyata permasalahan lahan belum selesai.
Selain itu, Readiness Criteria (RC) harus dìlengkapi sebagai tahapan perencanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah provinsi dan pusat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
“Untuk itu, melalui rapat teknis ini dìharapkan kita bersama. Dapat mensinkronkan program/kegiatan dalam upaya mempersiapkan rencana kerja tahun anggaran 2026 agar program/kegiatan yang dianggarkan dapat berjalan dengan lancar dan telat sasaran. Pelaksanaan rapat teknis ini juga diharapkan mampu menampung usulan kegiatan dari kabupaten/kota tahun 2026 yang berkualitas guna pelaksanaan sistem perencanaan selanjutnya baik Musrenbang provinsi Sums maupun Musrenbang nasional”, tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dìnas PU BMTR Ridwan menjelaskan kegiatan rapat teknis ini. Sebagai sinkronisasi program ketataruangan tahun 2026. Bertujuan mewujudkan sinkronisasi program ketata ruangan baik nasional maupun tingkat provinsi.
“Peserta rapat berasal dari Bappeda kabupaten/kota, Dinas PU BMTR se-Sumsel dan para Kepala UPTD di lingkungan Dinas PU BMTR Sumsel. Selanjutnya hasil kesepakatan kegiatan ini akan menjadi bahan usulan OPD di tahun 2026 juga agar kabupaten/kota dapat mensinkronisasikan program sesuai arah kebijakan,” tandasnya.(ril)
