*Markas akan Menyurati Komisi Reformasi Polri
BATURAJA – Setelah KPK RI sukses ungkap Kasus OTT Fee proyek di PUPR OKU. Kini giliran Polda Sumsel menangani dugaan tindak pidana korupsi di daerah berjuluk Sebimbing Sekundang ini.
Kali ini Polda Sumsel memanggil PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Proyek Peningkatan Jalan Lubuk Baru – Negeri Sindang, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, inisial Sup.
Sup, adalah ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dia dìpanggil Polda Sumsel sebagai saksi, pada Selasa (25 November 2025) pukul 09.00 WIB.
Surat pemanggilan dengan nomor S.Pgl/Saksi.1/637/XI/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus, tertanggal 21 November 2025. Surat pemanggilan dìtandatangani oleh Brigadir Muhammad Ruri SE.
Polda mengusut kasus ini atas dasar beberapa hal. Antara lain laporan Polisi Nomor LP/A/25/XI/2025/DITRESKRIMSUS. POLDA SUMATERA SELATAN tertanggal 4 November 2025.
Berdasarkan penelusuran di website bahwa LP tipe/model A adalah merupakan temuan internal kepolisian sendiri. Artinya, tim Polda Sumsel sendiri yang menemukan persoalan ini di lapangan.
Kemudian, Surat perintah penyidikan nomor Sp.Sidik/116/11/Res 3.5/2025/Ditkrimsus Tanggal 07 November 2025. Saksi Sup dìminta menghadap penyidik Kompol Fadillah Ermi SSos SIK MH dan tim.
Sup, tentu mengetahui banyak, prihal proyek tersebut. Karena Sup adalah PPK. Yang sekaligus sebagai penanggung jawab pelaksanaan proyek.
Tugas utama PPK dìantaranya merencanakan pengadaan (menetapkan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri/HPS, dan membuat rancangan kontrak).
Kemudian, PPK juga sebagai pelaksana pengadaan (menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa/SPPBJ). Dan menandatangani kontrak.
PPK bertindak sebagai pengendali pelaksanaan proyek (memastikan kontrak dìlaksanakan sesuai ketentuan). Memeriksa volume pekerjaan di lapangan dan melaporkan kemajuan pekerjaan.
Serta PPK bertanggung jawab dalam hal menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Berapa besar dana proyek?
