Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian, mengungkapkan. Bahwa peresmian pembentukan Posbakum ini akan dìlakukan secara serentak di seluruh desa di Sumsel.
Ia menjelaskan bahwa Sumsel akan menjadi provinsi pertama di Indonesia. Yang berhasil membentuk Posbakum di 100 persen wilayah desanya.
“Peresmiannya akan dìlakukan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Supratman Andi Agtas, pada 28 Juli mendatang. Ini akan menjadi sejarah dan model bagi provinsi lain,” tutur Maju dalam audiensi tersebut.
Tak hanya itu, rangkaian kunjungan kerja Menteri Hukum dan HAM ke Sumsel. Juga akan dìisi dengan kegiatan Pelatihan Paralegal Desa. Yang dìgelar secara daring. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Agar mampu menjadi garda terdepan. Dalam memahami dan menyebarkan informasi hukum secara tepat.
Maju menyampaikan rasa terima kasihnya. Atas sambutan hangat dari Gubernur Herman Deru dan jajaran Pemprov Sumsel. Ia juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi penuh. Dalam mendukung berbagai program strategis Pemprov yang berorientasi pada pelayanan publik, khususnya bidang hukum.
Libatkan Masyarakat
Menurutnya, pelibatan masyarakat desa melalui Posbakum. Dan pelatihan paralegal merupakan pendekatan jangka panjang. Yang akan memperkuat fondasi hukum dari bawah. Dengan keterlibatan langsung warga desa. Konflik atau persoalan hukum bisa lebih cepat dìidentifikasi dan dìtangani.
Dengan dukungan penuh dari Gubernur dan kerja sama lintas lembaga. Sumsel kini berada pada jalur tepat menuju provinsi percontohan nasional. Dalam pemerataan layanan hukum hingga ke tingkat desa. Upaya ini sekaligus menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat akar rumput.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap. Bahwa inisiatif Posbakum desa tidak hanya menjadi program unggulan. Tetapi juga menjadi gerakan kolektif yang memperkuat nilai keadilan. Kesetaraan, dan kesadaran hukum di seluruh pelosok Sumsel.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat penting Pemprov Sumsel. Antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr Drs H. Sunarto, MSi. Kepala Biro Hukum.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendri Pagiling. Kabag TUM, Bulan Mahardika Subekti. Koordinator Penyuluhan Hukum, Asnedi. Serta beberapa Kepala OPD lainnya. (hum/ril)
