“Banyak provinsi masih berjuang membentuk Posbankum. Tapi Sumsel sudah menyelesaikannya 100%. Ini buah dari kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat,” kata Supratman.
Herman Deru menyebut Posbankum sebagai ‘benteng awal’. Bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum tanpa harus ke pengadilan. Ia menilai keberadaan Posbankum juga menghemat energi dan biaya penyelesaian perkara.
Ia pun mengapresiasi dukungan para kepala daerah, perguruan tinggi. Dan masyarakat yang aktif dalam pengembangan layanan hukum di tingkat desa. Kolaborasi tersebut dìnilainya sebagai kunci sukses Sumsel.
Pelatihan paralegal yang dìgelar secara daring dan luring. Juga menjadi bagian penting dari program. Lebih dari 6.700 peserta ikut serta. Dengan harapan bisa menjadi motor penggerak edukasi hukum di wilayah masing-masing.
Kanwil Kemenkumham Sumsel menggandeng fakultas hukum. Dari berbagai kampus untuk memperkuat sumber daya paralegal di lapangan. Kerja sama ini dìtegaskan lewat penandatanganan nota kesepahaman.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian, menegaskan. Bahwa Posbankum akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan hukum masyarakat. Khususnya kelompok rentan.
Rangkaian acara dìakhiri dengan pemberian penghargaan kepada kepala daerah se-Sumsel. Yang turut menyukseskan pembentukan Posbankum. Turut hadir jajaran Forkopimda dan tokoh nasional. Yang memberikan dukungan penuh atas inisiatif ini. (hum/ril)
