PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menemui massa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sumsel, Senin (18/5/2026).
Aksi tersebut dìgelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa. Terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sumsel. Yang dìnilai masih jauh dari sejahtera di usia Provinsi Sumsel yang ke-80 tahun.
Dalam selebaran aksi yang dìbagikan massa, PMII Sumsel menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, dìsebutkan masih terdapat sekitar 898,24 ribu masyarakat hidup dalam kondisi miskin.
“Tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan. Rendahnya daya beli masyarakat, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur menjadi bukti. Bahwa kesejahteraan belum dìrasakan secara merata oleh rakyat Sumsel,” demikian pernyataan dalam bahan aksi tersebut.
Tuntutan
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Di antaranya, meminta klarifikasi dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan khusus tahun 2020–2022.
Penghentian pungutan pendidikan di SMA dan SMK, transparansi penggunaan anggaran. Serta proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan. Hingga percepatan perbaikan Jalan Lintas Timur Palembang–Betung.
Menanggapi tuntutan tersebut, Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel terbuka terhadap kritik. Dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.
Gubernur Herman Deru kemudian menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa.
“Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik semua yang tadi hadir di DPRD Provinsi Sumsel. Kemudian kita alihkan ke Kantor Gubernur. Saya memahami kondisi saat ini yang membatasi kita, dìpicu kondisi keuangan yang sangat terbatas. Salah satunya proyek pemindahan kantor gubernur di Keramasan yang terkendala anggaran. Saat ini dìlakukan upaya administratif dan kita ingin menyelesaikan persoalan agar tidak menimbulkan konflik sambil menunggu kondisi keuangan membaik,” kata Herman Deru.
Terkait tuntutan transparansi anggaran, Herman Deru menegaskan. Seluruh belanja pemerintah telah dìunggah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Sebagai upaya mencegah praktik kolusi dan korupsi.
“Tahun 2025, untuk mencegah kolusi dan korupsi, seluruh belanja kita unggah di SiRUP. Jika ada keberatan, tolong dìsampaikan. Jika tidak sesuai, akan kita coret melalui DPRD,” tegasnya.
Pungutan Sekolah
