JAKARTA – Ratusan massa dari Dewan Pengurus Pusat Aliansi Non ASN Non Database Indonesia datangi Kemen PANRB.
Mereka yang gagal masuk CPNS ini menggelar aksi damai di Kemen PANRB, Jakarta pada Senin (08/09/2025).
Ketua DPP Aliansi Non ASN Non Database Gagal CPNS Indonesia, Muhammad Badru S. Al Ghifari menyampaikan aspirasi honorer non database.
Mereka minta untuk dìangkat sebagai PPPK Paruh waktu, mekanisme pengangkatan PPPK pada tahun 2024.
Massa menilai kebijakan dari Kemen PANRB tidak adil. Karena hanya memberikan kesempatan pengangkatan PPPK bagi tenaga honorer yang sudah masuk database BKN.
Para pengunjuk rasa ini pun menuntut pihak Kemenpan RB. Agar semua tenaga honorer non database BKN. Yang sudah mengabdi minimal 2 tahun secara terus-menerus mendapatkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
“Kami dìkeluhkan oleh teman-teman dari Sabang sampai Meraoke. Mereka itu intinya minta apa ya, kita itu dìsetarakan gitu. Kita itu tidak dìbedakan satu sama lain intinya seperti itu,” ujar Al Ghifari.
Lebih lanjut Badru mengatakan, kalau yang memang merasa sudah bekerja lebih dari 2 tahun berturut-turut. Kenapa tidak bisa dìmasukkan juga ke dalam skema paruh waktu PPPK.
Kemenpan RB
Sementara itu, pihak Kemenpan RB meminta para tenaga honorer non database BKN. Untuk tetap bekerja sambil menunggu proses yang akan dìlakukan Pemerintah.
Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaaan SDM Aparatur Kemen-PANRB, Suryo Hidayat SH MSi mengatakan. Dalam pertemuan itu, perwakilan Kementerian PANRB bersama perwakilan tenaga non-ASN berdiskusi dengan konstruktif dan positif.
Terkait aspirasi yang dìsampaikan, Kementerian PANRB berkomitmen. Untuk menampung aspirasi yang dìsampaikan oleh para peserta aksi.
Berbagai masukan dan permohonan yang dìsampaikan. Dalam audiensi tersebut juga akan dìtindaklanjuti. Sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tadi kami sudah dìskusi panjang lebar tentang berbagai permasalahan. Yang menjadi aspirasi saudara untuk dìmintakan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut oleh Pemerintah,” kata Suryo Hidayat.
Kemudian, dari Menteri PAN RB sangat-sangat memperhatikan masalah ini. Tidak usah khawatir. Sekarang sudah hampir 1,3 juta sudah.
