PALEMBANG – Massa Front Perlawan Rakyat (FPR) Kabupaten OKU kembali mendesak KPK RI tangkap aktor Fee Proyek (Pokir) DPRD OKU.
Massa FPR bersama Mahasiswa Sumatera Selatan menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang. Mereka mendesak agar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan pejabat tinggi daerah sebagai tersangka Aktor Intelektual.
Pernyatan tersebut dìsampaikan Mandaura (Koordinator Aksi) FPR saat berunjukrsa. Pada Selasa (12/05/2026) di depan kantor Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus.
“Selama satu tahun berlangsungnya persidangan. Dan sesuai dengan fakta persidangan, ada dugaan kuat keterlibatan kepala daerah. Terhadap kasus Fee Pokir DPRD OKU. Hari ini kami bukan hanya bicara soal kasus korupsi, tetapi bicara tentang penghinaan terhadap rakyat. Untuk itu, Kami minta agar KPK bertindak tegas terhadap kasus pokir untuk dìtindak seadil adilnya terhadap proses penegakan hukum, KPK jangan masuk angin,” tegan Mandaura.
Desak KPK
Dalam pernyataan sikapnya, FPR mendesak KPK segera melakukan penyelidikan, penyidikan. Hingga pengembangan perkara terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU. Mereka minta KPK menetapkan pejabat termasuk kepala daerah sebagai tersangka.
Selain itu, KPK juga dìminta memeriksa seluruh pejabat di wilayah Kabupaten OKU l. Guna mengungkap secara terang benderang soal konstruksi perkara. Yakni yang dìsebut berkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari APBD.
Fakta Sidang
Sejumlah fakta persidangan turut disoroti, dìantaranya, dugaan adanya perintah pencairan dana pokir. Yakni yang dìminta anggota DPRD kepada kepala daerah. Melalui mekanisme yang dìduga tidak sesuai aturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut juga menyinggung adanya komunikasi. Antara pejabat daerah dengan pihak tertentu yang dìarahkan pada dugaan intervensi kebijakan. Agar pengalokasian pokir DPRD mengakomodasi kepentingan tertentu.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya perintah kepada kontraktor. Untuk mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening sebagai kompensasi proyek yang bersumber dari APBD.
