“Di kabupaten/kota belum ada OPD yang secara khusus menangani urusan pertanahan seperti di Kementerian ATR. Akibatnya, persoalan yang muncul menjadi beragam,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai kendala seperti persoalan batas wilayah, koordinasi. Dengan legislatif, serta belum adanya pendelegasian kewenangan. Menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan.
Ia juga menyoroti persoalan batas wilayah di sejumlah daerah. Seperti Ogan Komering Ilir (OKI), OKU Selatan, Musi Rawas, dan Musi Banyuasin, yang kerap berubah akibat faktor alam.
“Perubahan batas wilayah bisa mencapai luasan tertentu karena dipengaruhi kondisi alam,” katanya.
Untuk itu, ia meminta ATR/BPN Sumsel memperkuat sistem peta dìgital. Agar perubahan wilayah dapat dipantau secara akurat.
“Ke depan, saya minta peta dìgital diperkuat. Sehingga kita bisa melihat perbedaan kondisi wilayah dari waktu ke waktu,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti masih minimnya dìgitalisasi sertifikat tanah. Khususnya sertifikat lama yang masih berbentuk peta merah.
“Alih media dari manual ke dìgital masih sangat terbatas,” ujarnya.
Ia menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami kepemilikan tanah secara pasti. Termasuk titik koordinat lahannya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumsel juga menerima sertifikat elektronik. Atas lahan aset milik pemerintah provinsi yang akan mendukung pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat.
Gubernur mengapresiasi langkah ATR/BPN dalam mempercepat sertifikasi aset daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih. Ini merupakan langkah maju yang akan kami tindak lanjuti secara cepat,” katanya.
Saat ini, tercatat tiga mozaik yang menjadi bagian dari pengelolaan tata ruang di Sumsel.
Gubernur menegaskan, pemerintah harus menjadi contoh. Dalam hal sertifikasi tanah guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Terhadap pentingnya legalitas lahan.
“Pemerintah harus menjadi contoh. Untuk sertifikasi tanah, jangan ditunda lagi,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja ATR/BPN yang dìnilai. Telah meningkatkan pelayanan serta tertib administrasi pertanahan.
“Terima kasih atas kerja cepat dan tepat waktu. Sehingga kita dapat segera melaksanakan tahapan pembangunan berikutnya,” pungkasnya. (hum/ril)
