Dìantaranya, dugaan perintah pencairan dana Pokir oleh anggota DPRD kepada kepala daerah. Melalui mekanisme yang tidak sesuai aturan.
Tak hanya itu, dìsebut pula adanya komunikasi antarpejabat. Sebagai bentuk yang mengarah pada dugaan intervensi kebijakan. Untuk mengakomodir kepentingan tertentu dalam pengalokasian anggaran.
Fakta lain yang dìsoroti adalah dugaan perintah kepada pihak tertentu. Untuk menghubungi kontraktor guna melakukan transfer sejumlah uang. Sebagai kompensasi proyek yang bersumber dari APBD.
Gratifikasi
Bahkan, terdapat indikasi pemberian gratifikasi berupa fee proyek. Dan ini berlangsung secara sistematis dan melibatkan perantara.
Pihaknya juga menyinggung adanya permintaan uang dari kontraktor. Yang dìsebut sebagai uang “THR” kepada pejabat daerah. Pasca pelantikan kepala daerah terpilih.
Atas berbagai temuan tersebut, Front Perlawanan Rakyat menegaskan. Bahwa pengusutan kasus ini harus dìlakukan secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya.
“KPK harus berani mengungkap siapa aktor intelektual di balik skema ini. Agar keadilan benar-benar dìtegakkan,” tegas Marnino.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK. Terkait desakan tersebut. Namun, publik kini menanti langkah tegas lembaga antirasuah. Dalam mengungkap dugaan korupsi yang dìnilai melibatkan jejaring kekuasaan di Kabupaten OKU. (ril/and)
