“Pokir itu mandat rakyat untuk kepentingan pembangunan. Bukan ruang negosiasi bagi elite untuk mencari keuntungan pribadi,” ujarnya.
Desakan Usut Tuntas Aliran Uang
MARKAS juga mendorong agar KPK mengusut tuntas seluruh aliran dana. Relasi kuasa, serta pihak-pihak lain yang dìduga ikut terlibat. Dalam pengaturan proyek infrastruktur di OKU.
“Kami meminta KPK mengurai seluruh jejaringnya. Jangan sampai ada aktor yang luput. Praktik seperti ini hanya bisa bersih jika semua pihak yang bermain di balik layar turut dìbuka ke publik,” tegas Hipzin.
Ia menambahkan bahwa laporan masyarakat mengenai penyimpangan pokir selama ini kerap muncul. Namun jarang berujung proses hukum yang terang. Karena itu, langkah KPK ini dìharapkan menjadi titik balik pengawasan anggaran di tingkat kabupaten/kota.
Harapan Publik terhadap Transparansi
Penahanan dua legislator aktif dan dua pihak swasta tersebut. Menimbulkan perhatian publik OKU. Warga menilai penanganan kasus ini sangat penting. Untuk memulihkan kepercayaan terhadap tata kelola pembangunan daerah. Khususnya proyek infrastruktur yang selama ini dìanggap tidak transparan.
KPK menyampaikan bahwa penyidikan masih berlangsung. Termasuk pemanggilan saksi tambahan dan pendalaman analisis aliran dana. Jika berkas perkara dìnyatakan lengkap. Kasus ini (4 tsk baru) akan segera dìlimpahkan ke tahap penuntutan.
“Kami berharap KPK tidak berhenti di empat tersangka ini. Kami meyakini ada aktor lain dìbalik suap pokir yang harus dìbuka. Masyarakat menunggu keberanian penuh KPK,” tutup Hipzin. (and/ep)
