“Kode plat kendaran yang dìpakaikan setelah dìcek di aplikasi berjenis Mitsubishi jeep. Kendaraan tersebut berpelat palsu menunjukkan dugaan kuat bahwa kendaraan itu dulunya milik pemerintah daerah,” beber sumber.
Usut Tuntas
Temuan ini memicu perhatian publik. Terutama karena banyaknya dugaan penyalahgunaan asset yang seharusnya tidak dìgunakan untuk keperluan pribadi.
Aliansi Masyarakat Peduli Aset Daerah, Hifzin dan Sampurna, melaporkan dugaan penyalahgunaan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU.
Keduanya mendesak DPRD OKU untuk segera memeriksa aset-aset daerah, khususnya kendaraan dinas. Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
“Kami mendesak pimpinan DPRD OKU untuk mengusut tuntas temuan ini. Banyak kendaraan dìnas yang diduga dìsalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan, ini berpotensi merugikan daerah lebih jauh,” tegas Hifzin.
Terkait temuan BPK ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab OKU maupun pihak DPRD hingga berita ini dìturunkan.
Hal ini menjadi perhatian serius masyarakat yang berharap ada langkah tegas untuk mengembalikan aset-aset negara yang disalahgunakan. (ep/and)
