“Kami akan memberikan perhatian khusus terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil (DBH),” imbuhnya.
Untuk melakukan pengawasan tersebut pihaknya telah berkoordinasi dan bersinergi dengan BPK untuk mensinkronkan data yang mereka miliki.
Lebih jauh menurut Rifqi, terkait dengan dana transfer daerah selama ini DPR RI tidak ambil bagian dalam pengawasan.
Selama ini kata Rifqinizamy bahwa kemandirian fiskal daerah masih cukup rendah. PAD Provinsi maupun Kab/Kota jauh lebih rendah dari dana APBN ke APBD kab/kota. Baik melalui DAU, DAK, DBH dan Dana Desa.
“Karena pada prinsipnya dana-dana yang masuk itu APBN maka secara konstitusi DPR berhak melakukan pengawasan. Meski lokusnya ada di Prov, Kab/Kota. Makanya tahun ini akan kami ambil fungsi pengawasan ini,” paparnya.
Dengan pengawasan tersebut kata Rifqinizamy harapannya bisa menekan tingkat kebocoran termasuk efisiensi anggaran yang mengalir ke daerah dapat berjalan sebaiknya.
Hadir dalam rombongan Kunker tersebut Ahmad Wazir Noviadi, Romy Soekarno, Giri Ramanda N Kiemas, Agustina Margande dan Mohammad Toha serta beberapa anggota lainnya. (ril)
