“Ada persoalan non kewenangan, seperti ilegal drilling contohnya, yang FGD-nya sudah ratusan kali dìadakan. Dampak lingkungan yang dìtimbulkan dari aksi ini yang sangat berbahaya. Ekosistem menjadi rusak, yang jika dìbiarkan akan berdampak pada pencanangan Sumsel sebagai penyangga pangan nasional bisa terancam jika terjadi kerusakan lingkungan. Harus ada koordinasi dengan satker yang sebidang,” ucapnya.
Adapun terkait efisiensi, HD menyebut, dirinya salah satu Gubernur yang tidak menjadikan efisiensi sebagai hambatan dalam melaksanakan pembangunan.
“Jika ada benturan terkait keuangan, dia meminta BPKP dapat menjembatani hal tersebut,” imbuhnya.
Terkait pengelolaan aset menurut Herman Deru, ada dìantaranya yang diserahkan kepada Kementerian. Ada juga yang dìkelola masyarakat. Namun yang lebih penting lanjut dia, adalah landasan yuridisnya yang harus dìperjelas.
“Kemudian ada juga Kementerian yang tidak memiliki Kanwil di Sumsel. Meski demikian hal ini jangan menjadi penghambat,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH melaporkan kegiatan rakor ini untuk meningkatkan koordinasi. Antara pemerintah daerah dan pusat melalui instansi vertikal dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat di daerah.
“Pak Gubernur, saat ini ada 34 instansi vertikal, 27 instansi hadir. Selanjutnya ada 59 Balai Besar, hadir saat ini 20 pimpinan Balai Besar dan OPD ada 52 orang,” terangnya.
Bappeda Sumsel
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumsel Regina Ariyanti menjelaskan tentang visi Presiden yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Arah pembangunan ada 8 prioritas nasional, 17 program kerja dan 8 program quick wins (hasil terbaik cepat). Dìantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“RPJMD 2025-2029 Sumsel yaitu Sumsel Maju Berdaya Saing. Mewujudkan masyarakat Sumsel yang cerdas, inovatif, berakhlak. Mewujudkan ketahanan ekonomi, mewujudkan keterkaitan yang kuat antara kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi,” paparnya.
Dìjelaskannya ada 12 program prioritas Sumsel. Dìantaranya mewujudkan pelabuhan Palembang New Port, mewujudkan 100 ribu Sultan Muda di Sumsel, Sumsel interkoneksi.
“Ini sudah kita lakukan sinergitas sehingga antara pemerintah pusat dan daerah sinkron,” tandasnya. (hum/ril)
