Nah, bagi Syahriddal, nilai yang ia terima cukup masuk hitungan alias cukup menggiurkan.
“Sehari kami dapat Rp200 ribu. Duit minyak Rp100 ribu. Makan dapat. Nah, kami minta DP dulu Rp3 juta. Karena takutnya mereka yang order ingkar janji. Dan DP-nya sudah, tinggal sisa Rp3 juta lagi,” ungkapnya.
Sehingga dengan angka itulah, ia rela berangkat ke OKU untuk mengambil job tersebut.
Bahkan, bersama empat temannya yang lain dia mendapat penginapan dari yang order di sebuah ruko di Jalan A Yani, wilayah Tanjung Baru Baturaja.
Alhasil, siang itu Kantor Kades Tanjung Baru ramai oleh warga yang datang. Tampak Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Ada panitia Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD).
Beda Korcam
Terlihat pula perwakilan tim paslon nomor urut 1. Ada pula Korcam Baturaja Timur paslon nomor urut 2, H Darman Burhanan, yang lebih dulu datang ketimbang tim lainnya yang menyusul.
Di kesempatan, Darman menyatakan bahwa para pendata itu tidak masuk dalam struktur Korcam paslon nomor urut 2 wilayah Baturaja Timur.
“Mereka ini tidak koordinasi. Saya baru tadi pagi ketemu dengan rombongan ini di Pasar Baru,” ungkapnya.
Sementara itu, Kades Tanjung Baru, Subri Bustan ST, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan tim mana pun masuk wilayah desanya.
Sebagai aparatur pemerintah tingkat desa, Subri menegaskan posisinya berada di tengah.
“Kami netral, tidak memihak. Silakan warga menentukan sikap,” tegasnya.
Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika orang-orang ini masuk wilayahnya tanpa izin dan dengan beraninya meminta data KTP dan KK warganya.
Kata Kades, data ini takutnya akan disalahgunakan. Dan ini sudah banyak kejadian. Makanya warga membawa para pendata tersebut ke kantor Kades.
“Terserah, silakan kampanye, kami tidak ada intervensi warga soal pilihan. Tapi masuk wilayah tanpa izin dan meminta KTP dan KK ini yang jadi masalah. Sudah banyak contoh oknum yang menyalah gunakan KTP dan KK,” tandasnya.
Yang jadi pertanyaan besar bagi warga adalah terfokus kepada para pendata yang meminta NIK.
Untuk apa? Apakah untuk tabulasi data atau untuk siraman hari H?. Pihak paslon nomor urut 1 akan menyelidikinya.
Bawaslu seharusnya jangan tinggal diam dengan masalah ini. Tindakan ini berpotensi membuat Pilkada tidak kondusif. (win/and)
